Ridwan Hisjam Sebut Respons DPR Setengah Hati dan Mendesak Reformasi Total
JAKARTA – Di tengah sorotan tajam publik, mantan anggota dewan lima periode, Ridwan Hisjam, menilai respons DPR atas tuntutan publik bersifat “setengah hati”. Ia pun mendesak adanya reformasi total, bukan sekadar penghematan kosmetik, untuk mengatasi masalah fundamental di parlemen.
Menurutnya, akar masalah utama adalah biaya politik yang sangat mahal untuk menjadi seorang legislator. Hal inilah yang kemudian memicu niat “balik modal” di kalangan anggota dewan setelah terpilih.
Ridwan menyampaikan pernyataan blak-blakan ini saat menanggapi kebijakan pemangkasan tunjangan yang baru-baru ini pimpinan DPR umumkan.
Menyoroti “Pos Anggaran Basah”
Lebih lanjut, Ridwan membeberkan beberapa “pos anggaran basah” yang selama ini menjadi sumber pendapatan besar bagi wakil rakyat. Ia menyoroti tunjangan kunjungan kerja dalam negeri, anggaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta dana panitia khusus (pansus) dan dana reses.
Selain itu, ia juga mengkritik sistem pertanggungjawaban anggaran legislatif yang bersifat lumpsum (gelondongan). Sistem ini sangat berbeda dengan eksekutif yang harus menggunakan bukti pengeluaran riil. Tingginya biaya politik membuat pos-pos ini rawan disalahgunakan.
Reformasi Harus Dimulai dari Partai Politik
Oleh karena itu, Ridwan menyerukan agar semua pihak memulai reformasi dari hulunya, yaitu partai politik. Menurutnya, partai harus bertanggung jawab menyaring calon legislator yang berintegritas, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar. Rendahnya integritas akibat biaya politik menjadi masalah utama.
Sebagai penutup, ia menyarankan agar anggota DPR saat ini kembali fokus pada tiga fungsi utamanya. Fungsi tersebut adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Pengakuan dari “orang dalam” seperti Ridwan Hisjam ini seolah mengonfirmasi kecurigaan publik. Hal ini juga menambah desakan agar DPR melakukan reformasi struktural yang menyeluruh untuk menekan biaya politik.
