Kilas Balik Perjuangan DBH Sawit: Upaya Mensejahterakan Daerah Penghasil & Petani Rakyat
JAKARTA – Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit telah lama dinantikan sebagai instrumen untuk mendorong percepatan pembangunan dan keadilan bagi daerah penghasil. Menengok kembali pada proses konsultasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan ini di April 2023, dukungan penuh datang dari parlemen, salah satunya dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Puteri Komarudin.
Saat itu, Puteri menegaskan bahwa DBH Sawit merupakan terobosan krusial dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk memastikan daerah turut merasakan manfaat ekonomi dari perkebunan sawit.
“Keberadaan perkebunan sawit dirasa masih belum memberikan kesejahteraan bagi daerah penghasilnya,” ungkap Puteri kala itu.
Mekanisme dan Alokasi Dana
DBH Perkebunan Sawit dirancang sebagai dana yang bersumber dari pungutan ekspor dan bea keluar komoditas kelapa sawit. Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konsultasi tersebut, menjelaskan bahwa porsi pembagiannya minimal 4 persen dari pendapatan tersebut.
Pada APBN 2023, telah diidentifikasi alokasi awal sebesar Rp3,4 triliun untuk dibagikan kepada 350 daerah. Penggunaan dana ini diprioritaskan untuk:
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
- Kegiatan strategis lainnya yang diatur oleh pemerintah.
Harapan untuk Petani Sawit
Lebih dari sekadar infrastruktur, Puteri Komarudin menitipkan harapan besar agar DBH Sawit dapat menyentuh langsung kesejahteraan para petani sawit rakyat. Menurutnya, dana tersebut idealnya juga dialokasikan untuk program afirmasi yang dibutuhkan petani.
“Banyak petani sawit yang masih memerlukan dukungan afirmasi dari pemerintah, baik untuk pupuk, bibit, hingga pelatihan,” lanjut Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Golkar tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti RPP dengan peraturan teknis yang rinci dan melakukan sosialisasi masif agar implementasi di daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.
