Jusuf Kalla Tegas Tolak Isu Munaslub Golkar Jelang Pemilu 2024
JAKARTA – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan tegas terkait isu Munaslub yang bergulir di internal partainya. Ia mengaku sangat tidak setuju dengan wacana tersebut karena berpotensi menurunkan marwah dan memecah belah Golkar jelang Pemilu 2024.
Pernyataan ini ia sampaikan usai menjadi pembicara dalam seminar “Pemuda untuk Politik” di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (31/7/2023).
“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” kata Jusuf Kalla.
Seruan untuk Bersatu Jelang Pemilu
JK meminta seluruh kader internal Partai Golkar untuk kembali bersatu. Menurutnya, persatuan adalah kunci utama jika partai ingin memenangkan Pemilu 2024 yang waktunya semakin singkat.
Ia juga mengingatkan bahwa perpecahan di internal partai justru akan merugikan perolehan suara.
“Bagaimana bisa menang kalau pecah? Ya, harus bersatu dulu. Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu,” imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu. Oleh karena itu, ia melihat isu Munaslub sangat tidak produktif.
Biaya Politik Jadi Ketua Umum
Selain menanggapi isu Munaslub, Jusuf Kalla juga menyinggung soal tingginya biaya politik di Indonesia. Ia secara terbuka mengungkap bahwa ongkos untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 600 miliar.
Namun, ia menegaskan fenomena ini tidak hanya terjadi di Golkar. Menurutnya, hampir semua partai politik yang sudah modern dan terbuka menghadapi realitas yang sama.
“Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada. Tapi partai yang sudah go public, pemilihannya itu butuh biaya besar,” ujarnya. Ia merasa isu Munaslub tidak relevan jika hanya beralasan soal elektabilitas Airlangga.
