Buntut Polemik Tunjangan DPR Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir
JAKARTA – Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari keanggotaannya di parlemen. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan keputusan ini sebagai langkah pendisiplinan dan penegakan etika partai.
Langkah ini diambil menyusul kontroversi pernyataan Adies Kadir mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR yang sempat memicu kegaduhan publik. Akibatnya, penonaktifan Adies Kadir berlaku efektif per hari Senin, 1 September 2025.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sikap Golkar di Tengah Dinamika Publik
Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan bahwa keputusan ini merupakan cerminan sikap Partai Golkar yang selalu mendengar dan mencermati dinamika aspirasi masyarakat. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa partai menjadikan suara rakyat sebagai acuan utama perjuangan.
DPP Partai Golkar pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam berbagai aksi penyampaian aspirasi yang terjadi baru-baru ini.
Akar Masalah Pernyataan Kontroversial Tunjangan
Langkah pendisiplinan terhadap Adies Kadir ini tentu tidak terlepas dari pernyataannya yang menjadi sorotan tajam. Awalnya pada Selasa (19/8), Adies sempat menyebutkan adanya kenaikan pada beberapa komponen tunjangan DPR, seperti tunjangan beras dan transportasi.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja… tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik,” kata Adies saat itu.
Akan tetapi, sehari setelahnya, pada Rabu (20/8), Adies Kadir meralat total pernyataannya. Ia melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan setelah ia mengecek ulang ke pihak Kesekjenan DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi… ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen. Oleh karena itu, pernyataan yang simpang siur inilah yang diduga kuat menjadi pemicu utama sanksi tegas dari partainya.
